Banjir Merendam 325 Hektare Sawah dan 660 Rumah di Jepara

VIVAnews - Hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di Jepara, Jawa Tengah, sejak tiga hari terakhir, menyebabkan ratusan rumah warga di Desa Batukali terendam banjir. Luapan air Sungai Tanjung yang melintasi desa setempat juga menggenangi ratusan hektare areal pertanian milik warga.

Sedikitnya 660 rumah warga Batukali tergenang banjir sejak Minggu malam, 19 Januari 2014. Ketinggian air di pemukiman penduduk mencapai 1 meter.

Selain itu, banjir juga menggenangi 325 hektare areal persawahan milik warga. Warga mulai khawatir bila banjir tidak kunjung surut, tanaman padi yang baru satu bulan akan membusuk dan mati.

"Akibat bajir aktivitas warga terganggu. Untuk sementara ini, warga lebih memilih tinggal di rumah dan berhenti bekerja," kata Kepala Desa Batukali, Arifin, Senin 20 Januari 2014.

Menurut warga bernama Suharno, bersama dengan relawan, mereka berusaha untuk mengurangi genangan dengan membersihkan sampah yang mengganggu aliran air. Banjir tinggi juga melanda kawasan Pecinan atau di kompleks pertokoan yang dulunya terminal. Ketinggian air melebihi 50 centimeter.

Sejumlah jalan, seperti Jalan Kartini juga mengalami genangan sejak pagi hari. Banjur juga melanda Jalan Pemuda, Jalan Dr Sutomo, Jalan Kolonel Soegiono dan menyebabkan kemacetan. Banjir juga merendam sejumlah sekolah di Kabupaten Jepara.

Laporan: Galih Manunggal/ tvOne Jepara

Sumber: VIVAnews

Read More

Kemiskinan Masih Tinggi

Bupati Jepara Ahmad Marzuqi mengatakan, jumlah penduduk miskin di daerahnya mencapai 36 persen. PNPM-MP yang dijadikan program untuk mengentaskan kemiskinan, perlu diberi motivasi bisa membantu mengentaskan kemiskinan.

”Dari 1.123.439 jiwa warga Jepara, terdapat 405.005 jiwa yang masuk dalam kategori penduduk miskin,” kata Marzuki, kemarin. Jumlah tersebut disebutkannya, sebagaimana hasil survei Tim Nasional percepatan penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Dilihat dari jumlahnya, lima desa di Jepara yang memiliki penduduk miskin terbesar. Desa itu antara lain Desa Karanggondang, Desa Troso, Desa Sinanggul, Desa Lebak dan Desa Guyangan.

Sedangkan berdasarkan persentasenya, kata Marzuqi, desa pemiliki warga miskin terbanyak Desa Tedunan, dan Desa Karangaji. Selain itu Desa Raguklampitan, Desa Kaliombo, serta Desa Tanggultlare.

Koordinator PNPM – MP Kabupaten Jepara Bambang Rudihartono mengatakan, tim PNPM-MP yang telah bekerja keras selama tujuh tahun semangat yang pasang surut. Perlu motivasi untuk mendorong organisasi tersebut, agar bisa bekerja lebih keras.

”Untuk itu, kami selenggarakan kegiatan motivasi bagi para relawan PNPM-MP. Ini agar bisa meningkatkan motivasi mereka dalam menjalankan tugasnya,” ujar Bambang.

Menurutnya, kegiatan yang diikuti oleh 850 peserta dari berbagai desa di Kabupaten Jepara tersebut sangat penting. Selain menambah semangat dan mendorong untuk lebih kreatif, juga bisa mendorong anggota bisa bekerja lebih keras.

”Motivasi tidak hanya untuk PNPM secara umum. Tapi juga yang terpenting bagi individu masing-masing. Ini bisa lebih meningkatkan jiwa relawan dan kesalehan sosialnya,” ungkapnya.

Dia menambahkan, di Jepara sasaran PNPM-MP berada di 86 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Mlonggo, Pakisaji, Jepara, Tahunan, Pecangaan, Kalinyamatan, dan Welahan. Di luar tujuh kecataman itu, kegiatan sejenis dipacu dengan PNPM Mandiri Perkotaan.( koran muria )

Read More

405.005 warga Jepara hidup di bawah garis kemiskinan

405.005 warga Jepara hidup di bawah garis kemiskinan

Muhammad Oliez

Selasa,  17 September 2013  −  16:05 WIB

Sindonews.com - Sebanyak 36 persen dari total penduduk di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah penduduk miskin di Jepara sebanyak 405.005 jiwa dari total penduduk 1.123.439 jiwa.

“Kalau diprosentase masih ada 36 persen yang miskin. Tapi ini data tahun 2011, kalau angka terbaru belum ada, karena hasil survei terakhir angka itu,” kata Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, di Ruang Rapat I Setda Jepara, Selasa (17/9/2013).

Para penduduk miskin itu terbesar di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo dengan jumlah 7.413 jiwa, Desa Troso Kecamatan Pecangaan (7.117 jiwa), Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo (6.305 jiwa), Desa Lebak Kecamatan Pakisaji (5.927 jiwa), dan Desa Guyangan Kecamatan Bangsri (5.608 jiwa).

Sedangkan dari prosentasenya, lima desa pemilik warga miskin terbanyak adalah Desa Tedunan (81,77 %), Desa Karangaji (79,92 %), Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit (77,10 %), Desa Kaliombo (76,38 %), dan Desa Tanggultlare (75,29 %) di Kecamatan Kedung.

“Penanganan kemiskinan tak bisa diselesaikan secara parsial. Semua elemen harus bersinergi agar program penanggulangan kemiskinan maksimal, sehingga masyarakat mandiri dan berdaya,” jelasnya.

Dilanjutkan dia, salah program pengentasan kemiskinan di daerah itu adalah PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini sudah mulai dijalankan sejak 2007. Jika ditotal hingga 2013 ini, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp70,3 miliar.

Rinciannya yang bersumber dari APBN Rp63,97 miliar, dan dana pendamping dari APBD Kabupaten Jepara Rp6,355 miliar.

“Dari jumlah itu, dana yang dimanfaatkan sebesar Rp59,7 miliar. Sedangkan swadaya yang terkumpul dari masyarakat selama program ini berjalan, telah mencapai Rp33 miliar lebih,” kata Koordinator PNPM–MP Kabupaten Jepara Bambang Rudihartono.

Menurut Bambang, sasaran PNPM–MP di Jepara berada di 86 desa yang tersebar di tujuh kecamatan, masing masing Kecamatan Mlonggo, Pakisaji, Jepara, Tahunan, Pecangaan, Kalinyamatan, dan Welahan.

Mayoritas BLM PNPM–MP, dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan (79,6 persen), diikuti pembangunan bidang ekonomi (13 persen), dan bidang sosial (7,4 persen).

“Berbagai progam tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri. Prinsipnya masyarakat akar masalah kemiskinan itu, lalu kita dampingi penyelesaian persoalan tersebut,” tandasnya.

Ditambahkan dia, perlu berbagai langkah terobosan untuk menekan angka kemiskinan di bumi Kartini. Tak kalah pentingnya, adanya sinergi antarberbagai lembaga yang terkait dengan progam penanggulangan kemiskinan tersebut.

(san)

Sumber: Sindonews

Read More

Uji Petik KMW 5 Jateng ke Jepara

Hari jum’at 25 November 2011, uji petik dilakukan oleh KMW yang dilakukan oleh pak Elis (TA monev) ibu Eri (Yunior Asmandat KMW jateng) dan pak Tris (assisten TA infra) dikelurahan Karangkebagusan BKM Adil Jujur Sejahtera, kelurahan Potroyudan BKM Rahayu dan kelurahan Bulu BKM Bina Mulya Utama Kec.Jepara Kab. Jepara.

Uji petik dilakukan kaitannya dengan melihat kendala dan tingkat perkembangan BKM sebagai study banding yang ditujukan kepada BKM, KSM, maupun UP-UP dengan pelaksanaan siklus masyarakat, kaitannya dengan proposal kegiatan dan LPJnya, Pelaksanaan kegiatan BLM baik kualitas bangunan untuk kegiatan lingkungan, volume yang sesuai dengan rencana, prasasti untuk identitas.

Sedikit tanya jawab kepada BKM mengenai kegiatan siklus mampu dijawab dengan baik dan benar hanya saja ada kekurangan yaitu prasasti pada hasil kegiatan lingkungan tidak ada, dokument-dokument belum dibuat dengan baik (siklus, PJM, PS2), memang perlu adanya uji petik seperti ini untuk koreksi dan evaluasi agar kedepan lebih baik, data terarsip dengan baik lebih-lebih PJM pronangkis dapat dimitrakan dichannelingkan dengan pihak swasta, pemda, atau dinas-dinas terkait, PJM layak jual program-program mampu difasilitasi, direalisasikan dengan adanya channeling, semua itu butuh proses dan kerelawanan masyarakat untuk menyajikan data secara apik, detail, akurat, terpercaya, penyajian yang bagus dan mampu menarik pembaca untuk turut serta membantu merealisasikan program-program yang ada khususnya PJM pronangkis.

Pengaruh besar akan baik tidaknya BKM juga bergantung dengan BKMnya jika BKM kurang aktif juga akan mempengaruhi semuanya, keaktifan anggota BKM sangat membawa pengaruh penting, kebijakan yang diambil kebijakan yang pro-poor (memihak masyarakat miskin), memonitoring, mengevaluasi, sebagai motor penggerak masyarakat/relawan, memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada, ini yang terkadang kurang dipahami oleh BKM atau dipahami tetapi dilanggar karena kendala yang dihadapi ditingkat masyarakat “teori tidak sama dengan prakteknya” benturan dengan pemahaman masyarakat, terkadang datang dipertemuaan mendengarkan setelah itu lupa, siap melakukan kegiatan setelah itu tidak ada tindak lanjut, banyak melakukan pertemuan akan menghabiskan dana untuk jamuan, itulah asumsi-asumsi yang ada dan banyak sekali problem yang ada di BKM.

Ada satu koreksi dari KMW yang disampaikan kaitannya dengan sistem yang tidak jalan yaitu UP-UP dan BKM yang tidak bekerja dengan baik, perlu disadari oleh semua mereka adalah relawan yang ekonominya menengah kebawah dan waktu tersita untuk mencari nafkah untuk keluarga, sementara yang menengah keatas mereka jarang terjun dalam kegiatan ke-BKM-an, betapa susahnya BKM untuk menggerakkan dirinya sendiri maupun UP-UP dan KSM, lebih-lebih KSM ekonomi yang macet, perlu diingat semboyan dari PNPM “Bersama Kita Bisa !”

Oleh : Lilis Suryani, A.Md (faskel CD tim 4 Kab.Jepara, Nov 2011)

Read More

PNPM MP 2011 Fokus pada 3 Isu Penting

Jakarta, 7 April 2011. Pada tahun 2011 ini, semua pihak terkait PNPM Mandiri Perkotaan harus fokus pada tiga isu penting, yaitu peningkatan pelayanan program terhadap warga miskin sesuai PS-2, KSM belum menjadi wadah peningkatan penghidupan bagi warga miskin, dan pentingnya mengelola siklus kota.

Hal itu ditegaskan Kepala Satker P2KP Pusat Boby Ali Azhari saat menutup kegiatan Workshop National Management Consultant (NMC) atau KMP PNPM Mandiri Perkotaan, di Hotel Makara, UI, Depok, pada Rabu 6 April 2011.

Tiga isu penting yang ditegaskan oleh Boby itu merupakan hasil rumusan para Team Leader (TL), Tenaga Ahli (TA) Unit Satuan Kerja (USK) tiga KMP—Advanced, PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah 1 dan Wilayah 2, yang mengikuti workshop selama 4 – 6 April 2011. Meski demikian, masih ada isu lain yang teridentifikasi di workshop, tapi sesuai kesepakatan peserta, tiga isu di atas dinilai paling prioritas sebagai fokus kerja PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2011.

Boby mengutip isu strategis PNPM Mandiri Perkotaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, fokus isunya adalah SIM dan budaya organisasi. Pada 2010, fokusnya adalah kredit macet, PLPBK, integrasi program, komunikasi antara P2KP Advanced dan PNPM, SIM Advanced dan material printing. “Sedangkan isu 2011 adalah peningkatan pelayanan program terhadap warga miskin sesuai PS-2, KSM belum menjadi wadah peningkatan penghidupan bagi warga miskin, dan pentingnya mengelola siklus kota,” tandasnya.

Sebelum penutupan, TL PNPM Mandiri Perkotaan Wilayah 2 Hari Prasetyo menyampaikan laporan proses workshop. Menurut dia, sebelum kegiatan workshop ini dilakukan, pihak KMP sudah melakukan konsolidasi dan koordinasi antarUSK serta lintas USK tiga KMP.

TL KMP Wilayah II Hari Prasetyo (kanan) memaparkan tentang proses workshop [Dok. Tim CB PNPM Mandiri Perkotaan]

Tujuan workshop adalah mendapatkan informasi mengenai orientasi program dan isu-isu umum program dari Advisory. “Dari pertemuan ini, diharapkan USK membuat strategi penyelesaian isu-isu berdasarkan input dari advisory, dan isu-isu yang selama ini terjadi, baik isu internal di KMP maupun antarKMP,” kata Hari Prasetyo.

Ia juga menjelaskan proses-proses workshop yang merefleksikan tentang perjalanan pendampingan, sekaligus merekomendasikan isu-isu strategis yang nantinya akan dibahas dalam kelompok.

Dalam hal ini, Kepala PMU P2KP Didiet Achdiat, yang hadir dan membuka acara workshop pada Senin (4/4) lalu, juga menekankan beberapa isu-isu yang harus terjawab pada kegiatan tersebut. Untuk itu, TL KMP Wilayah II Hari Prasetyo mengemukakan hasil ringkas workshop di hadapan Kepala Satker Pusat. (KMP PNPM Mandiri Perkotaan)

Oleh: Iroh Rohayati Fatah - TA Komunikasi Massa KMP Wilayah II PNPM Mandiri Perkotaan

Sumber : www.p2kp.org

Read More