405.005 warga Jepara hidup di bawah garis kemiskinan
Muhammad Oliez
Selasa, 17 September 2013 − 16:05 WIB
Sindonews.com - Sebanyak 36 persen
dari total penduduk di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, 
hidup di
bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil survei Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah penduduk miskin di Jepara
sebanyak 405.005 jiwa dari total penduduk 1.123.439 jiwa.
“Kalau diprosentase masih ada 36 persen yang miskin. Tapi ini data tahun 2011, kalau angka terbaru belum ada, karena hasil survei terakhir angka itu,” kata Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, di Ruang Rapat I Setda Jepara, Selasa (17/9/2013).
Para penduduk miskin itu terbesar di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo dengan jumlah 7.413 jiwa, Desa Troso Kecamatan Pecangaan (7.117 jiwa), Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo (6.305 jiwa), Desa Lebak Kecamatan Pakisaji (5.927 jiwa), dan Desa Guyangan Kecamatan Bangsri (5.608 jiwa).
Sedangkan dari prosentasenya, lima desa pemilik warga miskin terbanyak adalah Desa Tedunan (81,77 %), Desa Karangaji (79,92 %), Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit (77,10 %), Desa Kaliombo (76,38 %), dan Desa Tanggultlare (75,29 %) di Kecamatan Kedung.
“Penanganan kemiskinan tak bisa diselesaikan secara parsial. Semua elemen harus bersinergi agar program penanggulangan kemiskinan maksimal, sehingga masyarakat mandiri dan berdaya,” jelasnya.
Dilanjutkan dia, salah program pengentasan kemiskinan di daerah itu adalah PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini sudah mulai dijalankan sejak 2007. Jika ditotal hingga 2013 ini, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp70,3 miliar.
Rinciannya yang bersumber dari APBN Rp63,97 miliar, dan dana pendamping dari APBD Kabupaten Jepara Rp6,355 miliar.
“Dari jumlah itu, dana yang dimanfaatkan sebesar Rp59,7 miliar. Sedangkan swadaya yang terkumpul dari masyarakat selama program ini berjalan, telah mencapai Rp33 miliar lebih,” kata Koordinator PNPM–MP Kabupaten Jepara Bambang Rudihartono.
Menurut Bambang, sasaran PNPM–MP di Jepara berada di 86 desa yang tersebar di tujuh kecamatan, masing masing Kecamatan Mlonggo, Pakisaji, Jepara, Tahunan, Pecangaan, Kalinyamatan, dan Welahan.
Mayoritas BLM PNPM–MP, dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan (79,6 persen), diikuti pembangunan bidang ekonomi (13 persen), dan bidang sosial (7,4 persen).
“Berbagai progam tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri. Prinsipnya masyarakat akar masalah kemiskinan itu, lalu kita dampingi penyelesaian persoalan tersebut,” tandasnya.
Ditambahkan dia, perlu berbagai langkah terobosan untuk menekan angka kemiskinan di bumi Kartini. Tak kalah pentingnya, adanya sinergi antarberbagai lembaga yang terkait dengan progam penanggulangan kemiskinan tersebut.
hidup di
bawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil survei Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah penduduk miskin di Jepara
sebanyak 405.005 jiwa dari total penduduk 1.123.439 jiwa.“Kalau diprosentase masih ada 36 persen yang miskin. Tapi ini data tahun 2011, kalau angka terbaru belum ada, karena hasil survei terakhir angka itu,” kata Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, di Ruang Rapat I Setda Jepara, Selasa (17/9/2013).
Para penduduk miskin itu terbesar di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo dengan jumlah 7.413 jiwa, Desa Troso Kecamatan Pecangaan (7.117 jiwa), Desa Sinanggul Kecamatan Mlonggo (6.305 jiwa), Desa Lebak Kecamatan Pakisaji (5.927 jiwa), dan Desa Guyangan Kecamatan Bangsri (5.608 jiwa).
Sedangkan dari prosentasenya, lima desa pemilik warga miskin terbanyak adalah Desa Tedunan (81,77 %), Desa Karangaji (79,92 %), Desa Raguklampitan Kecamatan Batealit (77,10 %), Desa Kaliombo (76,38 %), dan Desa Tanggultlare (75,29 %) di Kecamatan Kedung.
“Penanganan kemiskinan tak bisa diselesaikan secara parsial. Semua elemen harus bersinergi agar program penanggulangan kemiskinan maksimal, sehingga masyarakat mandiri dan berdaya,” jelasnya.
Dilanjutkan dia, salah program pengentasan kemiskinan di daerah itu adalah PNPM Mandiri Perkotaan. Program ini sudah mulai dijalankan sejak 2007. Jika ditotal hingga 2013 ini, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp70,3 miliar.
Rinciannya yang bersumber dari APBN Rp63,97 miliar, dan dana pendamping dari APBD Kabupaten Jepara Rp6,355 miliar.
“Dari jumlah itu, dana yang dimanfaatkan sebesar Rp59,7 miliar. Sedangkan swadaya yang terkumpul dari masyarakat selama program ini berjalan, telah mencapai Rp33 miliar lebih,” kata Koordinator PNPM–MP Kabupaten Jepara Bambang Rudihartono.
Menurut Bambang, sasaran PNPM–MP di Jepara berada di 86 desa yang tersebar di tujuh kecamatan, masing masing Kecamatan Mlonggo, Pakisaji, Jepara, Tahunan, Pecangaan, Kalinyamatan, dan Welahan.
Mayoritas BLM PNPM–MP, dimanfaatkan untuk pembangunan lingkungan (79,6 persen), diikuti pembangunan bidang ekonomi (13 persen), dan bidang sosial (7,4 persen).
“Berbagai progam tersebut merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri. Prinsipnya masyarakat akar masalah kemiskinan itu, lalu kita dampingi penyelesaian persoalan tersebut,” tandasnya.
Ditambahkan dia, perlu berbagai langkah terobosan untuk menekan angka kemiskinan di bumi Kartini. Tak kalah pentingnya, adanya sinergi antarberbagai lembaga yang terkait dengan progam penanggulangan kemiskinan tersebut.
(san)
Sumber: Sindonews
